Crime Off Media: Ketika Diam Menjadi Masalah

 

WORLDNETTIME.COM - Ada persoalan lain yang lebih serius.

Sebuah perkara bisa berada dalam proses hukum, tetapi tidak memperoleh perhatian publik. Sebuah dugaan pelanggaran bisa diketahui banyak orang, tetapi tidak pernah menjadi agenda media. Sebuah keputusan administratif bisa berdampak kepada masyarakat luas, tetapi hanya dibaca sebagai dokumen birokrasi.

Di titik ini, Crime Off Media bukan berarti menuduh media melakukan kejahatan.

Istilah tersebut dapat digunakan sebagai kerangka untuk membaca ruang kejahatan atau dugaan pelanggaran yang berada di luar radar media.

Dan ruang kosong itu berbahaya.

Karena ketika publik tidak memperoleh informasi yang memadai, maka yang tumbuh bukan hanya ketidaktahuan.

Spekulasi tumbuh. Rumor tumbuh. Narasi sepihak tumbuh.

MEDIA JUGA HARUS DIAWASI

Paradoks terbesar justru berada di sini.

Media mengawasi kekuasaan.

Tetapi media juga memiliki kekuasaan.

Kekuasaan untuk memilih judul.

Kekuasaan menentukan siapa yang menjadi narasumber.

Kekuasaan menentukan perkara mana yang diberi ruang.

Kekuasaan menentukan isu mana yang terus diulang dan mana yang menghilang.

Karena itu, independensi pers bukan hanya bebas dari intervensi pemerintah.

Independensi juga berarti mampu menjaga jarak dari kepentingan pemilik modal, pemasang iklan, relasi politik, jaringan bisnis, tekanan kelompok, bahkan kepentingan popularitas medianya sendiri.  CRIME OFF MEDIA: KETIKA DIAM MENJADI MASALAH

Ada persoalan lain yang lebih serius.

Sebuah perkara bisa berada dalam proses hukum, tetapi tidak memperoleh perhatian publik. Sebuah dugaan pelanggaran bisa diketahui banyak orang, tetapi tidak pernah menjadi agenda media. Sebuah keputusan administratif bisa berdampak kepada masyarakat luas, tetapi hanya dibaca sebagai dokumen birokrasi.

Di titik ini, Crime Off Media bukan berarti menuduh media melakukan kejahatan.

Istilah tersebut dapat digunakan sebagai kerangka untuk membaca ruang kejahatan atau dugaan pelanggaran yang berada di luar radar media.

Dan ruang kosong itu berbahaya.

Karena ketika publik tidak memperoleh informasi yang memadai, maka yang tumbuh bukan hanya ketidaktahuan.

Spekulasi tumbuh. Rumor tumbuh. Narasi sepihak tumbuh.

MEDIA JUGA HARUS DIAWASI

Paradoks terbesar justru berada di sini.

Media mengawasi kekuasaan.

Tetapi media juga memiliki kekuasaan.

Kekuasaan untuk memilih judul.

Kekuasaan menentukan siapa yang menjadi narasumber.

Kekuasaan menentukan perkara mana yang diberi ruang.

Kekuasaan menentukan isu mana yang terus diulang dan mana yang menghilang.

Karena itu, independensi pers bukan hanya bebas dari intervensi pemerintah.

Independensi juga berarti mampu menjaga jarak dari kepentingan pemilik modal, pemasang iklan, relasi politik, jaringan bisnis, tekanan kelompok, bahkan kepentingan popularitas medianya sendiri.

i tetapi belum ramai?”

CATATAN JURNALIS

Crime Off Media seharusnya menjadi alarm bagi industri media.

Bukan untuk memburu sensasi.

Bukan untuk menciptakan tersangka melalui pemberitaan.

Bukan untuk menggantikan kewenangan aparat penegak hukum.

Tetapi untuk memastikan bahwa kekuatan, uang, jabatan, jaringan, dan popularitas tidak menentukan siapa yang mendapatkan perhatian hukum dan siapa yang menghilang dari radar publik.

Sebab demokrasi membutuhkan media yang tidak hanya mampu melihat apa yang sedang diterangi lampu sorot.

Media juga harus berani memeriksa sudut yang gelap.

Dan ketika sebuah perkara belum terbukti secara hukum, bahasa jurnalistik harus tetap menggunakan “diduga”, “menurut dokumen”, “berdasarkan keterangan”, atau “dalam penyelidikan”—bukan mengubah dugaan menjadi vonis.

Karena pada akhirnya, jurnalisme yang tajam bukan jurnalisme yang paling keras.

Jurnalisme yang tajam adalah jurnalisme yang mampu membedakan fakta, dugaan, kepentingan, dan kebenaran yang masih harus dibuktikan.